Kelebihan kapasitas mencapai 45 ribu orang, dan temuan lapangan pada saat kunjungan kerja masih buruknya fasilitas Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja evaluasi pelaksanaaan APBN Tahun 2011, pembicaraan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2012 dengan menteri Hukum dan HAM, Ketua LPSK, Sekjen MPR dan KY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/11).

“Saya meminta Pak Menteri benar-benar memperhatikan percepatan pembanguana Lapas secara multi years untuk mengatasi over capacity 45 ribu orang. Kalau kita bicara Lapas dan Rutan kita bicara banyak masalah, fasilitas, sumber daya manusianya,” papar anggota komisi III Dewi Asmara dari FPG.

Ia juga mempertanyakan turunnya anggaran bama (bahan makanan) di Lapas dan Rutan dari Rp.8025 perhari pada tahun 2010 menjadi Rp.7670 pada tahun 2011. Padahal kalau memperhatikan tingkat inflasi dan kenaikan harga, anggaran bama seharusnya dinaikkan, apalagi untuk Lapas atau Rutan di daerah yang masih menggunakan kompor minyak tanah. “Kalau tidak diberi makanan yang benar, wajar saja tingkat keributan tinggi.”

Sementara itu Nurdin anggota Komisi III dari FPDIP meminta menkumham menetapkan prioritas utama anggaran pada RAPBN tahun 2012.  Ia juga meminta penjelasan terkait program pembangunan Lapas dan Rutan yang pernah dicanangkan presiden senilai 1 triliun rupiah. Baginya dari hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia fasilitas yang disediakan untuk para tahanan dan narapidana belum menunjukkan perubahan signifikan.

Keprihatinan yang sama juga disampaikan Azis Syamsudin, wakil ketua Komisi III DPR RI. Ia menyampaikan temuan pada saat kunker para narapidana tidur dilantai tanpa kasur. “Yang lebih mengejutkan di Lapas Pasir Putih Nusakambangan yang jelas penjara, tapi BNN melakukan penyergapan transaksi narkoba yang dikelola napi disana,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Menjawab hal ini menkumham Patrialis Akbar menjelaskan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pemerintah telah mengambil kebijakan membangun Lapas dan Rutan dengan anggaran multy years.   “APBNP 2010 digunakan untuk membangun 31 unit Lapas dan Rutan baru serta 66 unit pembangunan lanjutan. Jumlah anggaran sekitar 710 milyar, ini bisa menampung over capacity lebih kurang 10 ribu orang,” katanya.

Itu berarti beban kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia yang mencapai 45 ribu orang berkurang menjadi 35 ribu orang. Patrialis meminta dukungan dari komisi III agar pembangunan 31 unit lapas rutan dengan anggaran multy years bisa ditindak lanjuti. Usulan APBNP 2011 yang diajukannya untuk melanjutkan pembangunan sekitar 1,7 triliun rupiah lebih. 

Pada bagian lain ia juga memaparkan rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan khusus untuk anak yang diharapkan efektif dimulai tahun 2012. “Kami juga minta dukungan dari komisi III setelah selesai membahas UU Sistem Peradilan Anak kita perlu memulai membangun Bapas yang harus ada di seluruh kabupaten kota dengan sendirinya ini memiliki implikasi penambahan anggaran, ini tugas kemanusiaan kita.”

Anggaran LPSK

Anggota komisi III dari FPKS Nasir Jamil meminta pimpinan sidang mempertegas status Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada APBN 2011 anggarannya menjadi bagian dari Dipa Sekretariat Negara. Implikasinya adalah perlu meninjau ulang keberadaan LPSK karena Setneg merupakan mitra kerja dari Komisi II. “Perlu diperjelas dulu jenis kelamin LPSK ini. Tugas kita sebagai mitra selain mengawasi kinerja juga memberi dukungan anggaran,” ujarnya.

Dalam paparannya ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyebut mulai tahun 2011 anggaran LPSK menjadi bagian dari Dipa Setneg. Jadi untuk pembahasan anggaran, lembaganya memperoleh 2 undangan dari komisi II dan komisi III. Ia menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada DPR untuk menyelesaikan dualisme ini. (iky)